Hasil Penyelidikan dari Impor Aluminium Foil Akan Selesai 2019 oleh KPPI

Hasil Penyelidikan dari Impor Aluminium Foil Akan Selesai 2019 oleh KPPI

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menargetkan penelusuran tindak pengamanan (safeguards) perdagangan untuk produk impor almunium foil rampung pada Februari 2019, atau empat bulan semenjak penelusuran diawali pada 9 Oktober 2018 lalu.

Ketua KPPI Mardjoko menyuarakan impor almunium foil mengalami lonjakan. Hal hal yang demikian dikonfirmasi oleh Asosiasi Produsen Almunium Extrusi serta Almunium Plate, Sheet & Foil (APRALEX Sh&F) sebagai perwakilan industri penghasil almunium pada 3 Oktober 2018 lalu.

“Kini sedang ditelusuri, dalam tahap public hearing. Sasarannya empat bulan (selesai),” katanya di Menara Kadin, Selasa (30/10) lalu.

Baca Juga: harga aluminium composite

Mardjoko menyatakan fenomena perang dagang membikin volume impor dari China meningkat. Karena, dengan berlakunya kenaikan biaya dari AS atas produk impor China memaksa Negeri Tirai Bambu itu mencari pasar baru. Imbasnya, produk impor China mulai membanjiri Indonesia.

“Hakekatnya tak cuma Indonesia, sebab selama ini China ekspor ke AS, jadi mereka mencari pasar baru” kata Mardjoko.

Untuk volume impor almunium foil, terjadi peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Menurut data Badan Sentra Statistik (BPS), tahun 2015 impor barang almunium foil tercatat sebesar 25.189 ton. Tahun 2016 naik 25 persen menjadi 31.404 ton. Pada 2017 impor almunium foil kembali tumbuh 21 persen menjadi sebesar 37.998 ton.

China menjadi negara pengimpor terbesar almunium foil dengan pangsa impor pada tahun 2015 sebesar 81,57 persen. Pada 2016 pangsa pasar almunium foil dari China menjadi 83,43 persen kemudian menempuh 85,84 persen pada 2018.

Kecuali dari China, Indonesia juga mengimpor almunium foil dari, Korea Selatan dan Jepang.
Dengan situasi itu, Mardjoko memprediksi kesibukan penelusuran pengamanan atas produk impor makin bertambah.

“Aku prediksi memang popularitasnya demikian, sebab di China terjadi kelebihan supply, artinya pasokan lebih jauh dari keperluan. Jadi di sana ibaratnya barang manufaktur banyak yang semula dibeli AS, namun AS menambah bea masuk, hasilnya dilempar cari pasar baru,” terang ia.

Sementara itu, KPPI baru saja melegalkan bea masuk perbuatan pengamanan (BMTP) untuk produk ubin dan paving, ubin perapian, dan ubin dinding dari keramik. Ketentuan hal yang demikian tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan No. 973/M-DAG/SD/8/2018 .

Biaya BMTP hal yang demikian dibagi dalam tiga jangka waktu, jangka waktu tahun pertama (12 Oktober 2018-11 Oktober 2019) sebesar 23 persen, jangka waktu tahun kedua (12 Oktober 2019-11 Oktober 2020) sebesar 21 persen, dan jangka waktu tahun ketiga (12 Oktober 2020-11 Oktober 2021) sebesar 19 persen.

 

Sumber: http://kencanapanelindo.com/